Pada halaman ini akan dibahas mengenai Soal pilihan ganda : Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Semua informasi ini kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga memberikan faedah bagi kita semua.
1. Hakikat warga negara dalam sistem demokrasi
2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
3. Pelanggaran terhadap hak warga negara
4. Pengigkaran terhadap kewajiban warga negara
Jenis soal yang kami bagikan ada dua, yaitu soal pilihan ganda dan soal esai. Berikut ini soal mapel PPKn tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi bagian 2.
A. Soal pilihan ganda : Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi
1. Tokoh yang mengemukakan pendapat bahwa penduduk adalah orang yang bertempat tinggal tetap di suatu negara dengan sah adalah …
a. Soepomo
b. Koentjaraningrat
c. Notonegoro
d. AS Hikam
e. Koeniatmanto
2. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk sekaligus warga negara Indonesia secara konstitusional tercantum di dalam pasal …
a. 16 UUD 1945
b. 27 UUD 1945
c. 28 UUD 1945
d. 29 UUD 1945
e. 30 UUD 1945
3. Menurut UU RI No 3 Tahun 1946, salah satu yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut serta telah berusia …
a. 19 tahum
b. 20 tahun
c. 21 tahun
d. 22 tahun
e. 23 tahun
4. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah, diakui dengan sah oleh bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan asing tetap diakui warga negara Indonesia. Pernyataan ini termasuk dari salah satu isi UU RI No 12 tahun 2006 …
a. pasal 2
b. pasal 4
c. pasal 5
d. pasal 8
e. pasal 9
5. Salah satu syarat naturalisasi biasa, yaitu …
a. anak-anak yang belum berumur 18 tahun
b. telah berusia 21 tahun
c. dibawah umur 5 tahun
d. sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut
e. telah berusia 18 tahun
6. Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian dan kesejahteraaan sosial diatur dalam Bab XIV pasal …
a. 27 dan 28
b. 28 dan 29
c. 29 dan 30
d. 31 dan 32
e. 33 dan 34
7. Hak warga negara dan setiap orang untuk berpendapat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan isi dari pasal …
a. 28 A
b. 28 B ayat 2
c. 28 C ayat 1
d. 28 D ayat 4
e. 28 E ayat 3
8. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dibiarkan secara terus menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, merupakan pengertian kweajiban menurut …
a. Soerjono Soekanto
b. Salmond
c. Curzon
d. Notonegoro
e. Max Iver
9. Berikut ini yang bukan merupakan pelanggaran warga negara adalah …
a. penanngkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum
b. pengetrapan budaya kekerasan untuk menindak warga atau masyarakat yang dianggap cukup ekstrim
c. pembungkaman kebebesan pers dengan cara pencabutan SIUP
d. pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat
e. pembentukan lembaga yang mengurus hak warga negara
10. Hak untuk memberikan kritik kepada pemerintah yang bersifat membangun diperbolehkan menurut UD 1945 …
a. pasal 27
b. pasal 28
c. pasal 29
d. pasal 30
e. pasal 31
11. Pasal 34 UUD 1945 memuat tentang …
a. perbedaan ras
b. perbedaan agama
c. kesejahteraan sosial dan jaminan sosial
d. perbedaan golongan sosial
e. perbedaan budaya
12. Contoh kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi adalah …
a. membayar pajak
b. mengikuti pemilu
c. mengikuti wajib belajar sembilan tahun
d. mematuhi peraturan yang ada
e. menjaga nama baik bangsa dan negara
13. Jaminan terhadap hak perempuan untuk mencapai kesejahteraan gender dalam kehidupan nasional tergolong dalam hak warga negara dalam aspek …
a. ekonomi
b. agama
c. politik
d. sosial budaya
e. pemerintahan
14. Hak yaitu kuasa untuk mendapatkan atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan secara terus menerus oleh pihak tertentu dan tidak bisa oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya bisa dituntut secara paksa olehnya. Pengertain hak tersebut dikemukakan oleh …
a. Notonagoro
b. A.S Hikam
c. Koeniatmanto
d. UU No 62 tahun 1958
e. Soerjono Soekanto
15. Kewajiban negara yang ada pada pasal 28 I ayat 4 adalah …
a. menjamin kehidupan dan pekerjaan
b. menjamin hak hidup serta hak untuk mempertahankan hidup
c. menjamin hak asasi warga negara
d. menjamin pembiayaan pendidikan dasar
e. menjamin pemberian jaminan sosial
B. Soal pilihan esai : Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi
1. Sebutkan peraturan undang-undangan yang mengatur tentang masalah kewarganegaraan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang
2. Sebutkan minimal lima sebab seseorang kehilangan kewarganegaraan negara Republik Indonesia menurut UU No 12 Tahun 2006!
3. Bagaimana pengertian warga negara menurut Koeniatmanto?
4. Sebutkan syarat-syarat menjdi warga negara menurut UU No 3 Tahun 1946!
5. Tuliskan dasar undang-undang yang mengatur kewarganegaraan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia!
6. Paparkan pendapat Anda mengenai kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara!
7. Menurut Anda, bagaimanakah cara yang efektif mengatasi pelanggaran terhadap hak warga negara?
8. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kontrovensi hukuman mati yang sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia? Setujukah Anda dengan hukuman mati tersebut?
9. Tuliskan beberapa pasal yang mengatur tentang hak warga negara!
10. Sebutkan kewajiban-kewajban yang harus dipeuhi oleh warga negara menurut UUD 1945!
11. Dengan pengetahuan Anda, coba jelaskan beberapa kasus pelanggaran atau kontroversi HAM serta hak warga negara yang terjadi khususnya di negara Indonesia!
12. Menurut Anda, bagaimana solusi dari permasalahan pelanggaran hak warga negara? Jelaskan pedapat Anda!
13. Apakah yang dimaksud dengan warga negara iu?
14. Mengapa seseorang kehilangan kewarganegaraan?
15. Uraikan berbagai hak dan kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara yang telah diatur oleh UUD 1945!
16. Jelaskan bagaimanakah persamaan kedudukan warga negara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan!
17. Sebutkan beberapa upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan prinsip persamaan kedudukan warga negara!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar